Suara62.id | Tangerang – Kasus korupsi proyek pagar laut yang merugikan negara hingga ratusan miliar rupiah kembali menjadi sorotan publik setelah Ketua Garda Aktif Tangerang Raya (GATRA), Bahru Navizha, SH, MH, mengeluarkan pernyataan tegas. Dalam konferensi pers yang digelar di Tangerang, Bahru mendesak pemerintah untuk segera menangkap aktor intelektual di balik skandal ini dan menuntut penegakan hukum dilakukan secara transparan dan adil.
“Kami tidak akan diam melihat kejahatan seperti ini terus dibiarkan. Proyek Pagar Laut yang seharusnya melindungi masyarakat pesisir justru menjadi ajang korupsi. Pemerintah harus segera menangkap otak di balik kasus ini!” tegas Bahru Navizha, Senin (3/2/2025).
Proyek Pagar Laut merupakan inisiatif nasional untuk membangun sistem perlindungan pesisir dari abrasi dan bencana alam. Namun, sejak pelaksanaannya, banyak ditemukan kejanggalan. Material yang digunakan di bawah standar, konstruksi yang cepat rusak, serta beberapa wilayah pesisir yang sama sekali tidak mendapatkan manfaat dari proyek tersebut.
Laporan masyarakat memicu investigasi lebih lanjut yang menemukan adanya dugaan penggelembungan anggaran, pengaturan tender, hingga aliran dana yang mencurigakan ke rekening pribadi sejumlah pejabat daerah. Beberapa pejabat sudah ditetapkan sebagai tersangka, namun aktor utama di balik proyek ini masih bebas berkeliaran.
Bahru Navizha: “Jerat dengan Pasal Pidana Berlapis!”
Bahru Navizha menegaskan pentingnya penegakan hukum yang tegas dengan menggunakan pasal-pasal pidana berlapis. Ia menyoroti penerapan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yang mengatur penyalahgunaan wewenang dan perbuatan memperkaya diri sendiri yang merugikan negara. Selain itu, ia juga mendesak agar Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) digunakan untuk melacak aliran dana hasil korupsi.
“Ini bukan sekadar kasus korupsi biasa. Ini adalah kejahatan besar yang merampok hak masyarakat pesisir. Pemerintah harus membekukan semua aset yang terkait dengan kasus ini dan memastikan aktor utamanya dijerat hukuman maksimal tanpa kompromi,” tegas Bahru.
Dalam kesempatan yang sama, Bahru juga menyerukan kepada Presiden RI, Prabowo Subianto, untuk menunjukkan komitmennya dalam memberantas korupsi. Ia menilai, kasus Pagar Laut adalah ujian nyata bagi pemerintahan saat ini dalam menegakkan hukum tanpa pandang bulu.
“Pak Prabowo, rakyat menunggu tindakan nyata. Jangan biarkan koruptor merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah. Ini saatnya membuktikan bahwa tidak ada tempat bagi korupsi di negeri ini,” ujar Bahru dengan nada penuh penekanan.
Pernyataan Bahru Navizha langsung memicu gelombang reaksi di media sosial. Tagar #TangkapAktorPagarLaut dan #PrabowoTegakkanHukum menduduki trending topic di berbagai platform, termasuk Twitter dan Instagram. Warganet menyuarakan kekecewaan mereka terhadap lambannya penanganan kasus ini dan menuntut pemerintah bertindak cepat.
“Sudah saatnya pemerintah menunjukkan bahwa hukum benar-benar ditegakkan. Jangan biarkan koruptor menikmati hasil curian mereka sementara rakyat menderita!” tulis salah satu pengguna Twitter.
Tidak hanya di dunia maya, beberapa organisasi masyarakat sipil, mahasiswa, dan aktivis lingkungan di Tangerang dan sekitarnya juga mulai merencanakan aksi demonstrasi di depan kantor pemerintah daerah sebagai bentuk solidaritas dan desakan agar kasus ini segera dituntaskan.
Respons Pemerintah: Masih Dalam Penyelidikan
Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pemerintah pusat atau aparat penegak hukum terkait desakan dari GATRA. Namun, sumber dari internal penegak hukum menyebutkan bahwa penyelidikan masih berlangsung dan beberapa saksi kunci telah diperiksa.
Masyarakat kini menanti apakah pemerintah akan mengambil langkah tegas sesuai dengan harapan publik atau membiarkan kasus ini tenggelam seperti skandal-skandal besar lainnya.
Aksi Lanjutan GATRA
GATRA menyatakan akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas. Bahru Navizha menegaskan bahwa mereka siap untuk menggelar aksi lebih besar jika dalam waktu dekat tidak ada perkembangan signifikan dari pemerintah.
“Kami akan terus bergerak. Ini bukan hanya soal proyek Pagar Laut, ini soal masa depan bangsa. Jika pemerintah diam, kami yang akan bersuara lebih keras,” tutup Bahru dengan tegas.
Tetap ikuti perkembangan berita ini di Tribunnews.com untuk mendapatkan informasi terbaru seputar kasus Pagar Laut dan upaya penegakan hukum di Indonesia. (RS)