Suara62.id || DENPASAR – Kembali menjadi sorotan publik setelah sebuah akun TikTok resmi bernama Bidpropam Polda Bali mengunggah video pelaksanaan Sidang Kode Etik Profesi Polri (KEPP) pada Selasa, 2 Desember 2025. Video itu memperlihatkan proses penindakan terhadap anggota Polri yang diduga melakukan pelanggaran etika. Meski tak menyebutkan identitas maupun jenis pelanggarannya, unggahan tersebut menegaskan satu hal: komitmen kuat Polda Bali untuk membersihkan institusi dari perilaku tak terpuji.
Namun, publik menilai ada satu catatan penting. Dalam unggahan tersebut, tidak dijelaskan siapa saja anggota yang disidang dan apa bentuk pelanggarannya. Transparansi semacam ini dianggap penting sebagai bagian dari kontrol sosial sekaligus menunjukkan keseriusan Polri dalam membangun kepercayaan masyarakat. Banyak yang berharap Bidpropam Polda Bali dapat lebih terbuka dalam memberikan informasi, tentu dalam koridor ketentuan hukum dan asas praduga tak bersalah.
Meski begitu, langkah Polda Bali menyelenggarakan sidang etik secara intens dan objektif mendapat apresiasi luas. Dalam unggahan tersebut dijelaskan bahwa seluruh proses sidang dilakukan secara profesional, transparan, dan mengacu pada Peraturan Polri tentang Kode Etik Profesi Polri. Tidak ada kompromi bagi siapa pun yang melanggar etika—sebuah pesan jelas bahwa integritas adalah nilai yang tidak bisa dinegosiasikan.
“Melalui penegakan etik yang konsisten, setiap personel diharapkan mampu menjaga kehormatan, kepercayaan publik, dan marwah institusi Polri. Integritas adalah pondasi utama dalam setiap pelaksanaan tugas,” demikian narasi dalam unggahan Bidpropam.
Para tokoh masyarakat di Denpasar juga turut angkat suara. Salah satu tokoh publik menyampaikan apresiasi secara terbuka terhadap pimpinan Polda Bali.
Ia menegaskan bahwa ketegasan Kapolda Bali dan Kabidpropam Polda Bali adalah harapan lama masyarakat—sebuah sikap kepemimpinan yang menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak boleh pandang bulu, bahkan terhadap anggota Polri sendiri.
“Salut untuk Bapak Kapolda Bali dan Bapak Kabidpropam. Ketegasan mereka memproses setiap anggota yang melanggar adalah bentuk keberanian moral. Inilah yang didambakan masyarakat Bali. Semoga ke depan Polri semakin profesional,” ujarnya.
Komitmen pimpinan Polda Bali untuk menindak tegas setiap pelanggaran internal dianggap sebagai cermin reformasi institusi. Di tengah derasnya kritik publik terhadap aparat penegak hukum, langkah-langkah konkret seperti sidang etik terbuka menjadi sinyal positif bahwa Polri—khususnya Polda Bali—sedang bergerak menuju institusi yang lebih transparan, akuntabel, dan berintegritas tinggi.
Masyarakat berharap, selain semakin tegas, Polda Bali dan Bidpropam dapat membuka informasi yang lebih komprehensif agar publik dapat melihat secara nyata bahwa penegakan kode etik bukan hanya formalitas, tetapi bagian dari perubahan budaya organisasi.
Polda Bali, di bawah kepemimpinan yang tegas dan berani, kini berada di jalur yang tepat untuk memperkuat kembali kepercayaan publik—sebuah modal penting bagi terwujudnya Polri yang modern, humanis, dan profesional.