Suara62.id || Puncak – Pagi di kawasan Puncak masih berselimut kabut, namun di balik hawa sejuk itu, ada kegelisahan yang membayangi warganya. Karukunan Wargi Puncak (KWP) mengeluarkan seruan keras: semua pihak, dari warga, aktivis, hingga pejabat pemerintah di semua tingkatan, harus bersatu menata kembali kawasan ini.
Bagi Joe Salim, aktivis sosial dan lingkungan KWP, Puncak bukan sekadar lanskap pegunungan dan jalanan berliku yang memikat wisatawan. “Ini rumah kami, identitas kami, dan sumber penghidupan kami,” katanya kepada Tempo, Rabu pekan ini.
Menurut Joe, kerusakan lingkungan di Puncak tidak muncul begitu saja. Ada jejak panjang alih fungsi lahan yang tak terkendali, ditambah lemahnya sistem perizinan. “Bahkan ada dugaan permainan oknum pejabat di dalamnya,” ujarnya.
Di tengah situasi itu, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) sedang menggelar penataan masif. Beberapa bangunan dibongkar, destinasi wisata ditutup, dan PKL ditertibkan. KWP mendukung langkah itu, tetapi mengingatkan agar pemerintah tidak bekerja dengan “kacamata kuda” yang hanya melihat aturan di atas kertas.
“Kalau warga tidak dilibatkan, aspirasi tidak didengar, dan kearifan lokal diabaikan, hasilnya hanya akan bagus di dokumen, tapi gagal di lapangan,” kata Joe.
Masalahnya, penataan yang agresif mulai memukul sendi ekonomi. Hotel-hotel merosot okupansinya, objek wisata kehilangan daya tarik, dan PKL tersingkir tanpa solusi penghidupan. “Kalau semua dimatikan, Puncak mau dibuat seperti apa? Puncak ini milik siapa dan untuk siapa?” tanya Joe.
KWP mengaku siap menjadi mitra aktif pemerintah. Mereka menawarkan kajian bersama, langkah mitigasi, hingga aksi nyata di lapangan. “Kekuatan terbesar kita adalah kekompakan warga. Kalau bersatu, kita bisa menata tanah kelahiran kita lebih baik dari siapapun,” ujarnya.
Di ujung pembicaraan, Joe menyinggung drama politik yang sedang menghangat di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Di sana, gesekan antara pemerintah dan masyarakat memuncak menjadi konflik terbuka. “Miris melihatnya. Tapi itu juga jadi pelajaran penting bagi daerah lain, termasuk Bogor,” katanya.
Menurut Joe, Bogor selama ini punya hubungan relatif baik antara pemerintah dan warga. Tapi ia mengingatkan, kepercayaan publik bukan sesuatu yang bisa dianggap abadi. “Pati harus jadi alarm. Jaga kondusifitas, bangun komunikasi, dan jangan biarkan jarak rakyat-penguasa melebar,” pungkasnya.